Jembatan Di Sengon Jombang Putus, Kades: Tak Ada Kaitanya Dengan Proyek Dana Desa
JOMBANG, – Jembatan antar lingkungan di Dusun Ngesong Desa Sengon Kecamatan/Kabupaten Jombang yang terputus akibat tanahnya amblas tergerus arus pada Jumat (4/12/2020) pagi, bukan proyek Dana Desa.
Kepala Desa Sengon Totok Soetjahjo menyampaikan, jembatan yang dibangun pada tahun 1965 itu murni swadaya masyarakat.
Sama sekali berlainan dengan sayap jembatan yang menggunakan budget Dana Desa (DD) tahun 2019 kemudian.
Pernyataan Totok Soetjahjo itu sekaligus mengklarifikasi isu sebelumnya yang menyebut yang putus itu baru diperbaiki satu tahun yang lalu.
Totok mengakui jalan yang amblas persis dibagian ujung timur jembatan itu ialah jalan lingkungan yang menjadi tanggung jawab desa.
“Pemerintah Daerah benar, tapi ada tipe jalan, jalan lingkungan, jalan perlindungan dan jalan desa. Nah yang ambrol ini jalan lingkungan memang kewenangan desa, cuma ini musibah. Pemkab harus cover, apalagi Dana Desa semua sekarang tidak boleh untuk fisik, namun untuk penanganan covid-19,” terangnya, Sabtu (5/12/2020).
“Makara sayap jembatan itu plengsengan bukan pondasi jembatan, itu yang tidak ambrol. Kalau jembatan murni swadaya penduduk tahun 1965,” imbuhnya.
Data yang dihimpun di lapangan, ada satu prasarti di tembok jembatan dan satu papan proyek yang terpampang di segi sungai. Prasarti itu tertulis pekerjaan sayap jembatan memakai budget Dana Desa tahun 2019 senilai Rp 166 juta.
Sementara pada papan proyek, tertulis dua pekerjaan yang disebutkan dalam acara penggunaan anggaran dana desa tersebut. Yakni pekerjaan sayap jembatan dan rehab jembatan sungai Desa Sengon.
Menurut Totok Soetjahjo, 25 persen total budget memang digunakan untuk penguatan tiang penyangga tengah jembatan tersebut. Selebihnya, yang paling banyak yakni pembangunan sayap atau plengsengan.
“Jangan mencari kesalahan, beritanya itu bisa menimbulkan apa saja. seperti kualitas bangunannya jelek, aku yang bertanggung jawab. Tapi ini petaka, sebaik apapun digilas air itu niscaya amblas,” tegas dia.
“Iya menang yang sayap jembatan itu 75 persen, dan yang 25 persen itu untuk penguatan tanggul tengah di cor ulang sebab kondisinya agak retak, bukan yang timur yang ambrol itu. Yang banyak itu sayap jembatan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas PU Perumahan dan Permukian Jombang, Syaiful Anwar sempat meninjau dan melaksanakan pendataan lokasi amblasnya jembatan.
Dia menerangkan, bahwa jembatan tersebut ialah jembatan jalan lingkungan sehingga menjadi kewenangan desa, bukan kewenangan Dinas PUPR maupun Dinas Perkim.
Namun, dia menentukan bahwa Pemkab tidak akan tutup mata menyaksikan insiden tersebut.
“Dalam waktu bersahabat, akan ditindaklanjuti penanganan darurat oleh BPBD (bahan material) dan akan dibantu oleh masyarakat desa lokal. Sesuai hasil rapat kami hari ini yang dihadiri oleh kepala BPBD, Sekretaris BPKAD, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kabag Hukum, perwakilan Bappeda, sekcam jombang,” terangnya.
Mengenai rehab jembatan itu, kata Syaiful, akan dianggarkan lewat mekanisme Bantuan Keuangan (BK) desa paling cepat pada P-APBD 2021. Sebab, APBD reguler 2021 telah dalam tahap verifikasi provinsi sehingga tidak bisa dirubah.
“Karena daerah urusannya kewenangan desa,” pungkasnya.