Persepsi Lazim 7 Fraksi Dprd Banyuwangi Kepada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanan Apbd Tahun 2020
BANYUWANGI, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, menggelar rapat Paripurna persepsi lazim fraksi kepada RaperdaPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto digelar secara virtual pada Jumat, 18 Juni 2021.
Secara umum tujuh fraksi di DPRD Banyuwangi, memberikan apresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemeruntah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyuwangi, delapan kali berturut-turut sejak tahun 2021 sampai tahun 2020.
Namun dalam Pandangan Umum masing-masing fraksi menunjukkan catatan, kritik, anjuran dan masukan kepada Nota penjelasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.
Pandangan biasa fraksi Demokrat yang dibacakan, Ketua Fraksi Riccy Antar Budaya menyampaikan, hasil kinerja pengelolaan keuangan kawasan sepanjang tahun 2020 mengalami kemunduran alasannya adalah pandemi covid-19.
“PAD cuma tercapai 85,4 persen dari target atau hanya sebesar Rp 482,7 miliar padahal ditahun 2019 yang kemudian tercapai 95,7 persen atau sebesar Rp 495,6 miliar sehingga ada penurunan sebesar Rp 12,9 miliar ,” kata Riccy.
Fundamental ekonomi kawasan tahun 2020 juga ringkih terkena efek terbukti pertumbuhan ekonomi daerah terkontraksi cukup dalam adalah sebesar minus 3,58, padahal perekonomian di wilayah lain seperti Jember cuma minus 2,98, Bondowoso minus 1,36 dan Situbondo minus 2,33.
“Fraksi Demokrat meyakini belanja pengeluaran APBD Banyuwangi belum cukup maksimal dalam perannya selaku stimulant kemajuan ekonomi daerah,” jelasnya.
Dalam PU fraksinya, Demokrat juga meminta klarifikasi terhadap eksekutif atas kejanggalan penjualan sebagian saham milik Pemerintah Daerah di PT Merdeka Copper Gold pada tanggal 10 desember 2020 kemudian. Saham tersebut terjual dengan harga Rp 1.940 per lembar saham.
“Harga Rp. 1.940 per lembar saham itupn masih di diskon sebesar 9,5 persen kepada pihak pembeli saham sehingga saham kita cuma dihargai sebesar Rp 1.775 per lembar saham, pertanyaannya kenapa saham dijual saat harga rendah padahan menurut data historis harga saham bulan Desember 2020 rata-rata Rp 2.188 per lembar saham,” tandas Riccy.
Dan yang lebih penting pada saat tanggal 15 Desember 2020 PT Bahana Sekuritas melakukan transfer hasil pemasaran saham ke rekening kas daerah sebesar Rp 298,3 miliar namun yang tertuang pada laporan realisasi anggaran hanya sebesar 298,07 miliar sehingga ada selisih sebesar Rp 285,7 juta.
Sementara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dibacakan juru bicaranya, Susiyanto memberikan, berhubungan dengan PAD, fraksi PKB menyaksikan masih kurang maksimal kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menuntaskan sasaran yang telah ditentukan.
Dari segi retribusi, direktur hanya mampu mewujudkan pemasukan kawasan sebesar Rp 45,6 miliar atau 65,7 persen. Lain-lain PAD yang sah hanya terlaksana sebesar Rp 224,7 miliar atau 82,8 persen.
“Tercapainya PAD sebesar 85,41 persen menggambarkan hasil capaian acara OPD dalam berkreasi untuk memaksimalkan potensi daerah, perlu kratifitas acara terpadu antar OPD,” kata dia.
Orientasi belanja untuk pemenuhan keperluan masyarakat mesti menjadi prioritas ketimbang belanja untuk memenuhi keperluan birokrasi. Fraksi PKB memberi catatan biar pemenuhan hak dasar penduduk dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan mesti diutamakan dan harus ada semangat afirmasi yang berpengaruh untuk mengutamakan kegaiatn yang langsung dicicipi oleh masyarakat.
“Yang paling penting adalah bentuk konkrit dari Pemerintah daerah dalam memulihkan keadaan ekonomi masyarakat Banyuwangi imbas dari pandemic covid-19 seperti halnya bidang UMKM, budget yang sudah dialokasikan sedaptnya terserap maksimal,” tegas Susiyanto.
Catatan selanjutnya terkait dengan Silpa tahun 2020 yang naik dibandingkan dngan tahun lalu. Sehingga FPKB menilai dari faktor perencanaan masih ada kegiatan yang masih tertunda bahkan tidak dijalankan.
Fraksi Golkar-Hanura yang dibacakan juru bicaranya, Sri Utami Faktuningsi berpesan bahwa realisasi pemasukan dari retribusi yang kurang dari target layak mendapatkan perhatian serius mengenang PAD tersebut merupakan berpeluang income yang masih bersar harapannya untuk terus digali dan ditingkatkan.
“Fraksi Golkar-hanura memberikan apresiasi PAD dari lain-lain pemasukan yang sah tercapai 173,55 persen, sebuah prestasi yang luar biasa, mohon penjelasan apakah ini merupakan pendapatan dari penjualan saham Pemkab di PT Merdekan Coppr Gold,” ucap Sri Utami Faktuningsih.
Selanjutnya fraksi Golkar-Hanura berharap dalam menghadapi era pasca pandemic covid-19 diharapkan penemuan-inovasi pada masing—masing SKPD penghasil PAD, dalam implementasinya dilapangan sampai sebuah saat dinyatakan wajar kembali.
Hal tersebut dimaksud untuk mampu memberi efek yang signifikan terhadap pemulihan geliat ekonomi masyarakat Banyuwangi. Fraksi Golkar-Hanura menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi masih memiliki optimism dan kesempatanyangluar umumdalam rangka peningkatan PAD dengan pemberdayaan ekonomi yang optimis dari penduduk khususnya UMKM.
Sedangkan PU fraksi PDI-Perjuangan yang dibacakan juru bicaranya, Hadi Widodo menyampaikan, pencapaian PAD yang cuma 85,41 persen menjadi catatan supaya bisa memaksimalkan sector penambah PAD sehingga mampu lebih besar.
“Retribusi kawasan belum tergali optimal cuma mencapai 65,76 persen dari total target yang diputuskan erlu adanya penilaian,” tuturnya.
Berdasarkan data retribusi yang tidak maksimal diantaranya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kawasan wisata dan olaraga, retribusi IMB , maka dari itu fraksi PDI-Perjuangan mohon klarifikasi dari Eksekutif.
Serapan belanja social yang hanya tercapai 62,09 persen, fraksi PDI-Perjuangan minta klarifikasi Eksekutif alasannya adalah Bansos juga ialah salah satu stimulan yang juga mampu menggerakkan ekonomi ditengah pandemic covid-19.
Besaran silpa yang meraih Rp 31.,5 miliar hendaknya juga menjadi perhatian serius alasannya dengan besarnya SILPA bisa memperlambat laju pembangunan di Banyuwangi.
“Fraksi PDI-Perjuangan minta Eksekutif untuk mempersiapkan skema ekonomi yang baik dan terukur untuk mendorong perekonomian yang masih terkontraksi untuk secepatnya membaik,” ucap Hadi Widodo.
Fraksi Nasdem yang dibacakan juru bicaranya, Moh Padil berpendapat Eksekutif dalam pengunaan dan pemanfaatan anggaran tempat sebagaimana yang sudah direalisasikan tersebut tidaklah berpuas diri dan merasa cukup cuma pada capaian predikat WTP dalam pengunaan anggaran kawasan.
“Fraksi Nasdem berharap kedepan terwujud Banyuwangi yang kian maju,sejahtera dan berkah maka seyohyahnya pengunaan anggaran belanja selain akuntabel, juga harus tepat guna dan tepat sasaran,” jelasnya.
Fraksi Gerindra-PKS yang dibacakan juru bicaranya, Limpat Prawiro Dikdo memberikan, Pendapatan Dearah yang tercapai sebesar 3,268 triliun atau 101,4 persen, fraksi Gerindra-PKS menghargai segala upaya Eksekutif dalam segala jerih dan upayanya dalam penggunaan realisasi APBD 2020.
“Semoga bisa konsisten dalam pelaksanaan dan perencanaannya, untuk PAD fraksi meminta direktur bisa membuat formula yang pas untuk mengoptimalkan PAD dari pajak dan retribusi kawasan serta hasil pengelolaan kekayaan tempat,” ungkapnya.
Terhadap masih tingginya silpa tahun anggaran 2020, fraksi Gerindra-PKS meminta terhadap direktur untuk lebih cermat dalam penyusunan penyusunan rencana kegiatan pembangunan.
Kemudian fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dibacakan juru bicaranya, Samsul Arifin memberikan, APBD tahun 2020 telah selesai dilaksanakan pemeriksaan dari BPK dan telah menerima opini WTP artinya APBD tahun 2020 dari segi pelaksanaan sudah dikerjakan secara procedural sekaligus konstitusional serta telah menyanggupi Standar Akutansi Pemerintah (SAP).
Dan untuk melihat hingga sejauh mana anggaran terserap adalah terletak pada akumulasi total jumlah dana operasionalnya. Berdasarkan laporan Eksekutif dalam notanya bahwa budget belanja tempat tahun 2020 terlaksana sebesar Rp 3,638 triliun atau sebesar 91,90 persen.
Dalam PU-nya fraksi PPP juga meinta perhatian eksekuti terkait budget Dinas Pendidikan yang membutuhkan aksesori budget untuk pembelajaran daring disaat keadaan pandemi covid-19. Dinas Perhubungan perlu menerima pemanis budget Karen anggaran yang ada cuma cukup untuk operasional dan belanja pegawai. (*)