Apti Jatim Minta Pemerintah Optimalkan Alokasi Dbhcht Untuk Petani
JOMBANG, – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur berharap pemerintah mengoptimalkan penggunaan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau).
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD APTI Jawa Timur, K. Mudi, dalam Musyawarah Derah (Musda) ke-3 Jatim yang digelar di Ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Sabtu (10/4/2021).
K. Mudi menjelaskan, sesuai aturan, ada 15 persen DBHCHT yang dipatok untuk peningkatan kualitas bahan baku.
Menurutnya, bila budget itu betul-betul dialokasikan sesuai ketentuan, maka ditentukan mutu tembakau petani di Jatim akan meningkat. Dengan demikian, akan juga memajukan nilai tawar dan hasil produksi tembakau.
“Sudah terperinci dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 perihal Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 15 persen untuk kenaikan mutu tembakau, terus terperinci aku memelototi penggunaan DBHCHT di Jatim hitung-hitungannya nyaris 600 miliar rupiah untuk Propinsi Jatim (dari 1,9 triliun), 15 persenya 85 miliar untuk peningkatan kualitas bahan baku,” terangnya.
K. Mudi menjelaskan, 60 persen produksi tembakau nasional di topang oleh Jawa Timur. Total luasan lahannya mencapai 60 – 90 ribu hektar dengan jumlah 3 juta petani.
Hanya saja, setiap kali panen raya para petani senantiasa mengalami kesusahan menjual hasil panen mereka. Bahkan, dalam hal ini pemerintah dinilai nyaris tidak menunjukkan perhatian atau pengawasan apapun.
“Selama ini petani tembakau ini bagaikan anak dilepas dari induknya uangnya diambil tetapi pemerintah kurang perhatian,” ujarnya.
“Contoh di Lumajang ada 2 vendor besar yang meninggalkan acuan kemintraan, ini juga menjadi PR kita, bagaimana semoga vendor-vendor ini kembali ke kabupaten,” tandasnya.
Sementara, Ketua DPN APTI, Soeseno meminta semoga jajaran pengurus APTI melakukan pekerjaan lebih ulet dan bersemangat, memperkuat organisasi dan memperkuat sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Saya berharap, pengelola yang baru kian baik dan solid. Organisasi ini perlu diperkuat oleh kepengurusan yang produktif dan berkesinambungan sehingga akan ada regenerasi dan sekaligus mewarisi kultur pertembakauan di Indonesia,” katanya.
Suseno menuturkan, situasi pertembakauan sepanjang 2020 dalam kondisi yang berat dan dibutuhkan tugas pemerintah semoga sektor ini mampu terus tumbuh. Selain itu, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk peningkatan produktivitas dan kemakmuran petani harus terus didorong implementasinya.
Program petani tembakau mampu dirumuskan dengan pemanfaatan dana DBHCTC. “Mari kita berkomunikasi dengan pemerintah dan legilslatif agar dana DBHCTC bisa dipergunakan secara maksimal untuk mendukung program APTI,” ujar Soeseno.
Buati Jombang, Mundjidah Wahab menentukan, akan menawarkan pendampingan kepada petani khususnya di Jombang. Salah satunya dengan santunan tunjangan pupuk dan alat pertanian.
“Jombang sendiri ada enam Kecamatan, mulai dari Ploso, Kabuh, Ngusikan, Plandaan, Kudu dan Bareng, kami siap menawarkan pendampingan untuk para petani,” pungkas Bupati.