Lurug Gedung Dprd Kota Probolinggo, Pkl Kecewa
PROBOLINGGO, – Belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) mengunjungi gedung DPRD Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin (23/11/2020). Untuk mengadukan soal rencana Pemkot Probolinggo, yang akan merelokasi lokasi jualan para PKL di belakang PT Eratex Djaya.
Namun, kedatangan mereka tidak disambut satu pun anggota DPRD Kota Probolinggo. Karena, para anggota Legislatif tengah ada agenda ke luar kota.
Lima belasan PKL yang didampingi paguyuban PKL tersebut pulang tanpa membawa penyelesaian. Mereka berjanji akan kembali mendatangi gedung wakil rakyat.
Koordinator PKL sektor belakang perusahaan garment, PT Eratex Djaya, Imam Sunarso, menuturkan sebetulnya kehadiran para PKL itu untuk mencari solusi, terkait rencana Pemkot yang mau
merelokasi tempat jualannya ke Ruang Terbuka Hijau (RTH) timur perempatan traffic light jalan Abdurrahman Wachid atau Gus Dur.
“Kami merasa keberatan, alasannya terlalu jauh dengan daerah jualannya di belakang Eratex sektar 300 meter. Selain itu, pembelinya juga 100 persen karyawan Eratex,” tuturnya, Senin (23/11/20200.
Menuru Imam, Jika relokasi benar-benar dikerjakan, maka jualan mereka ditentukan tidak laris. “Siapa yang hendak beli ditempat yang gres itu. Karyawan Eratex enggak mungkin beli ke sana, sebab
terlalu jauh. Lantas siapa yang hendak beli dagangkami,” kata ia.
Akan tetapi, kata Imam, para PKL yang berdagang di belakang perusahaan garment, PT Eratex Djaya, bersedia direlokasi asal lokasinya tidak di RTH.
“Pemkot punya lahan di selatan kawasan jualan kami. Lahan itu dijadikanhutan kota. Kalau dipindah di situ, kami mau,” ujarnya.
Sementara, Sekretaris Paguyuban PKL, Eko Hardiyanto, berharap PKL jangan dijadikan argumentasi selaku sumber kemacetan arus lalu lintas.
“Jangan cuma PKL yang menjadi kambing hitam kemacetan. Kendaraan yang lewat dibelakang Eratex juga menjadi sumbernya. Kan, telah ada larangan, namun pengendara masih menerobos,” katanya.
Dalam masalah ini, Eko berharap, Pemkot lebih bijak dan lebih manusiawi dalam bersikap. Karena PKL yang berjualan di lokasi tersebut seluruhnya warga kota. Pemkot hendaknya memfungsikan perangkatnya, untuk mengurai kemacetan. “Ada Satpol PP, Dishub, bahkan Lantas. Tempatkan mereka dijam-jam tertentu. Yakni, ketika karyawan masuk dan pulang,” tegas Eko.