Anggota Komisi V Dpr Ri Salurkan Tunjangan Bus Sekolah Di Jombang
JOMBANG, – Sejak tiga tahun lalu, belasan sekolah dan perguruan tinggi tinggi swasta di Jombang, Jawa Timur, telah menerima sumbangan bus sekolah dari pemerintah yang diberikan melalui anggota Komisi V dewan perwakilan rakyat RI, Sadarestuwati.
Bantuan kendaraan operasional itu sengaja diberikan untuk mempermudah acara belajar mengajar di sekolah yang mendapatkan bantuan. Sebab, ketika ini para pelajar mulai kesusahan sarana transportasi menuju ke sekolahnya. Utamanya dialami oleh para siswa yang lokasi sekolahnya berada di wilayah pelosok atau pinggiran.
Wanita yang dekat disapa mbak Estu ini berharap, pinjaman bus sekolah tersebut nantimya juga mampu dimanfaatkan sebagai fasilitas antar jemput siswa, maupun acara sekolah lainya.
“Karena aku menyaksikan di daerah ini anak-anak sekolah sudah kesulitan transportasi biasa , seperti di Kecamatan Bareng, Jogoroto dan lain-lain ini sungguh terbatas sehingga bagaimana pemerintah mampu hadir dan menawarkan pertolongan kendaraan operasional sekolah,” ungkapnya ketika menyerahkan bantuan bus sekolah di Sekolah Menengan Atas Negeri Ngoro, Kamis (10/12/2020).
Dia membeber, tahun ini saja, sudah sebanyak empat bus sekolah yang disalurkan di daerah Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Jawa Timur. Tiga sekolah berada di kawasan Kabupaten Jombang, satu lagi merupakan sekolah di Kabupaten Mojokerto.
“Tahun ini ada di Sekolah Menengan Atas Negeri Ngoro, Sekolah Menengan Atas Negeri Bareng, MA di Peterongan dan MA di Pacet, Mojokerto, dukungan ini sudah sejak tahun 2018 lalu selain sekolah-sekolah di pinggiran, juga beberapa perguruan tinggi swasta mirip STIKIP, Undar, Unhasy,” jelasnya.
Sadarestuwati juga mengaku masih akan melakukan penilaian kembali tentang kelanjutan acara pemberian bus sekolah tersebut. Seberapa besar keuntungannya dan budget yang ada, masih akan dijalankan kajian lebih dalam.
“Jadi seberapa besar kepentingannya, tergolong untuk siswa Sekolah Menengah Pertama, sebab saya lihat siswa SMP sekolahnya masih banyak diantar jemput oleh orang tuanya,” terangnya.
“Kami akan bahas lagi bagaimana aturannya, dipelosok yang tidak ada moda transportasi lazim ini mampu diberikan santunan. Tentu ini juga tergantung besaran anggaran, alasannya kami komisi hanya bisa memperlihatkan, membicarakan budget dan diusulkan ke Kemenkeu, keputusan ada ditangan Kementerian Keuangan,” pungkasnya.