Bupati Jombang Buka Sosialisasi Perbup Pengelolaan Dd, Add Dan Pdrd Tahun 2021
JOMBANG, -Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab membuka Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Jombang ihwal pengelolaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan pajak tempat dan retribusi kawasan (PDRD) Tahun 2021 secara virtual.
Di antaranya, Perbup Jombang Nomor 90 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa, Perbup Jombang Nomor 91 tahun 2020 wacana Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
Acara ini dibarengi secara virtual oleh seluruh camat dan jajaran serta kepala desa. Pembukaan sosialisasi ini dikerjakan dari ruang Media Center, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Rabu pagi (20/1/2021). Tujuannya untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berintegrasi.
Tampak Bupati Jombang Mundjidah Wahab didampingi Wakil Bupati Jombang Sumrambah, Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi, serta perwakilan Forkopimda Kabupaten Jombang dan para Kepala OPD lingkup Pemkab Jombang.
Pada tahun 2021 ini, DD mengalami peningkatan cukup banyak, adalah sebesar Rp 440 juta dari sebelumnya. Sedangkan ADD tahun 2021 sebesar Rp 114,73 Milyar.
“Dari sebelummya total anggaran Dana Desa Rp 280.150.133.000 menjadi Rp. 280.590.734.000,” ungkap Mundjidah Wahab.
Dalam sosialisasi itu, Bupati juga berpesan kepada semua kepala desa semoga benar-benar memakai anggaran DD ini sesuai ketentuan dan skala prioritas.
Yakni diarahkan untuk program aktivitas percepatan pencapaian pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan perjuangan mikro, kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan kesempatandesa melalui BUMdesa.
“Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, berupa pengembangan desa digital, desa wisata, perjuangan budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani dan perbaikan akomodasi kesehatan, adaptasi kebiasaan gres desa, berupa upaya untuk mewujudkan desa aman Covid-19 dan desa tanpa kemiskinan lewat BLT Desa,” bebernya.
Bupati Mundjidah juga menjelaskan, jaring pengaman sosial berupa BLT Desa juga menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa. BLT Desa diberikan terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang paling sedikit memenuhi persyaratan keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.
“Tidak termasuk penerima tunjangan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan acara Bantuan Sosial pemerintah yang lain,” tandasnya.
“Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). Pembayaran BLT Desa dikerjakan selama 12 (Dua Belas) bulan mulai bulan Januari,” tutur Bupati Jombang.
Bupati menuturkan, penggunaan Dana Desa untuk memperkuat infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar, lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Diantaranya, untuk pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk perkembangan ekonomi desa merata, dan beberapa prioritas lainya.
“Pengembangan aktivitas di luar prioritas penggunaan Dana Desa berupa pembangunan kantor kepala desa, balai desa dan atau daerah ibadah tidak diperbolehkan,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mudjidah juga menerangkan detail
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp 17 Milyar. Rinciannya, Pajak Rp 15 milyar dan Retribusi Rp 2 Milyar.
“Dengan adanya Perbup ini, aku berharap semua pemangku kebijakan pelaksanaan Dana Desa, ADD, PDRD, mampu mengetahui teknis pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.Para perangkat desa juga untuk dapat lebih mempelajari perihal hukum aturan masalah budget. Dapat berhubungan dan senantiasa berkoordinasi serta berkomunikasi dengan Kecamatan dan OPD terkait guna membangun pertumbuhan desa,” imbuh Bupati Jombang.
Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto berharap, penduduk turut berperan aktif mengawasi semua pengelolaan anggaran di Desa mereka masing-masing. Sehingga hal ini bisa meminimalkan potensi penyimpangan.
“Semua sudah dilakukan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing. Yang tidak kalah penting adalah tugas masyarakat untuk ikut mengawasi di tataran implementasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa khususnya terhadap pelaksanaan pembangunan di setiap desa dengan harapan supaya tujuan dari Dana Desa diantaranya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa bisa betul-betul terwujud,” pungkasnya.