Kunjungi Probolinggo, Waket Komisi Iv Dpr Ri Minta Kuota Bagi Anak Nelayan Kuliah Di Poltek Kkp
PROBOLINGGO, -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta menawarkan kuota khusus bagi putra-putri nelayan untuk kuliah di Poltek (Politeknik) milik KKP.
Selain diberi kuota, bawah umur nelayan diminta agar digratiskan dalam hal ongkos pendidikan, sekaligus ongkos asrama.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua komisi IV dewan perwakilan rakyat RI Hasan saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo, Rabu (18/11/2020) pukul 15.00.
Tak hanya itu, politikus Partai NasDem tersebut juga meminta KKP menolong permodalan para nelayan dengan bunga ringan.
Sebab selama ini, nelayan tercekik riba, sehingga kehidupannya dari dahulu hingga kini tetap miskin. Mereka dipermainkan oleh
tengkulak yang memberi derma dengan bunga mencekik.
Bahkan harga yang didapat, dibeli dengan harga rendah alias seenaknya.
“Junglok, Seglejung mole telok, begitu istilahnya. Pinjam satu ikat harus mengembalikan tiga ikat,” ujar Hasan.
Terkait usul kuota khusus, gratis ongkos sekolah dan asrama bagi putra-putri nelayan tersebut, berdasarkan Hasan, bermaksud agar kelak belum dewasa nelayan tidak menerima stempel SDM rendah (terbelakang) terus-akses.
“Selama ini anak-anak nelayan dicap tidak pernah sekolah dan SDM rendah. Kami ingin stempel itu hilang,” katanya.
Agar mereka menjadi insan pinter yang meneruskan usaha orang tuanya, yaitu menjadi nelayan professional. Hasan berkeinginan, putra-putri nelayan, tetap jadi nelayan meneruskan usaha orang tuanya.
Karena terbukti, nelayan dan petani menjadi hero di era pendemi covid-19. “Nelayan dan petani pejuang ekonomi. Mereka tidak terdampak Ccovid-19,” tandasnya.
Bupati Probolinggo dua abad ini berterus terang, baru mendengar, kalau KKP memiliki 2 Poltek, di Sidoarjo dan Jakarta. Hasan mendengar soal poltek sesudah menjadi wakil ketua komisi IV.
Sementara itu Dirjen Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan pada KKP, TB Hairu Wahayu yang ikut dalam rombongan menyampaikan, meski PPP Mayangan, milik provinsi, tetapi kementeriannya tetap menolong, khususnya soal akomodasi perizinan.
Karena 284 kapal di atas 30 GT yang bersandar di PPP Mayangan berada di bawah pengawasan kementeriannya.