Pdip Nilai Program Kofifah-Emil Belum Berdampak Bagi Kemakmuran Rakyat
SURABAYA, – Dua tahun telah duet Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak memimpin Jawa Timur. Namun berbagai acara yang dilaksanakan pemerintahannya selama ini, dinilai kurang ampuh memperbaiki kemakmuran rakyat.
Penilaian itu disampaikan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari Bisowarno selaku anggota DPRD Jawa Timur terhadap media ini dalam sambungan telepon, Rabu (17/2/2021).
Menurut politikus manis yang juga selaku Ketua Umum Dekopin tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim perlu mengambil langkah strategis lewat acara pembangunan yang dilakukan untuk mendorong laju ekonomi rakyat.
“Karena dengan adanya pandemi ini, angka kemiskinan Jawa Timur yang tadinya 10 persen kini naik lagi 11 (persen) lebih,” kata Untari.
Untari tak menutup mata, bahwa memang angka kemiskinan semua tempat di Indonesia condong naik akibat Covid-19. Namun berdasarkan dia, pinsip tolong-menolong dan etos kerja tinggi yang dimiliki penduduk Jawa Timur, keterpurukan ekonomi akhir pandemi sebaiknya bisa diminimalisir. Asal menerima dukungan Pemprov Jatim lewat program-acara pro rakyat.
“Uang pemerintah itukan tidak banyak, cuma 33 triliun. Maka harus mendorong masyarakat untuk bisa terdorong membangun ekonominya sendiri,” lanjutnya.
Ia mengatakan, acara pro rakyat mampu dimulai dengan membuat regulasi yang memudahkan warga untuk berupaya. Kemudian memberi akomodasi usaha dan menggelontorkan modal bagi pelaku UMKM disertai catatan dan pendampingan supaya perjuangan yang dikontrol menjadi sukses. Bukan justru menutup kran kucuran kredit alasannya adalah takut macet (NPL).
“Pada posisi pandemi ini, mereka (Pemprov Jatim) agak menahan rem. Karena berdasar laporan sahabat kami di Komisi C, mereka itu agak takut (kredit) itu menjadi NPL,” tandasnya.
“Itu yaitu tantangan. Kayak aku kan juga Ketua Koperasi ya, kita sempat melepas (pinjaman) dengan catatan-catatan, dengan pendampingan-pendampingan usaha. Dan alhamdulillah berhasil, nggak ada (pertolongan) nggak kembali,” imbuh beliau.
Bukan hanya soal kesejahteraan rakyat yang menjadi sorotannya. Kekosongan jabatan strategis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim juga tak luput dari koreksi Untari. Ia pun meminta pemerintah segera mengangkat pejabat gres untuk mengisi kekosongan itu.
Karena dibilang Untari, pemerintahan tidak mampu melayani masyarakat secara maksimal jika banyak jabatan kosong. Lebih-lebih pada jabatan eselon II.
“Itu nggak anggun untuk pemerintahan, itu segera diisi. Karena itu bab dari melayani masyrakat. Kalau yang melayani penduduk nggak punya palu, artinya nggak mampu mengeksekusi. Kan programnya percuma saja nanti,” katanya.
Sejauh ini diketahui, ada 17 jabatan eselon II Pemprov Jatim kosong. Belum lagi ratusan pejabat dibawahnya juga dimengerti banyak yang kosong. Sebagai solusinya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi jabatan Kepala Dinas.
Pada peluang itu, Untari juga mengkritisi mengenai acara kerja Khofifah-Emil di bidang pendidikan yang berdasarkan dia sama sekali belum terwujud. Yakni komitmen menggratiskan SPP bagi SMA dan Sekolah Menengah kejuruan se Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Nawa Bhakti Satya, acara unggulan pemerintahan Khofifah-Emil.
“Itu nggak bisa dilakukan, alasannya adalah anggarannya nggak ada. Katanya membebaskan SPP untuk anak Sekolah Menengan Atas dan SMK itu tidak terealisasi. Disampaikan saja bahwa kita butuh partisipasi penduduk karena itu dibolehkan undang-undang,” ujarnya.
“Program Jatim Cerdas katanya mau beasiswa itu nggak usah disampaikan, wong nggak ada uangnya,” tambah Untari.
Walaupun banyak catatan disampaikan, bukan bermakna tidak ada prestasi dalam pemerintahan Khofifah-Emil. Untari memberikan pelayanan kesehatan di Jawa Timur diniliai sudah cukup baik.
“Rumah sakit provinsi sudah sangat aware terhadap kebutuhan penduduk secara biasa . Sehingga itu bisa dikerjakan secara baik,” kata ia memungkasi.