Soal Impor Beras, Waket Dpr Gobel: Perlu Ditinjau Dari Hulu Ke Hilir
JEMBER, -Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Rachmad Gobel menolak impor beras yang direncanakan pemerintah RI.
“Tapi akan lebih bijak dimengerti dari hulu hingga hilirnya. Kalau ditanya setuju, kita (dewan perwakilan rakyat RI) tidak baiklah. Tapi kita cari penyelesaiannya semoga tuntas,” kata Rachmad Gobel dikonfirmasi sejumlah wartawan saat di Pendapa Wahyawibawagraha, Jember, Kamis (18/3/2021).
Menurutnya, pembahasan dari hulu ke hilir itu, untuk menyeleksi persoalan apa saja yang berpengaruh bagi pertanian lokal. Juga bila pun harus ditolak, juga ada solusi untuk penolakan yang dilakukan.
“Makanya kita pilah persoalannya dari hulu ke hilir. Kalau kita impor dahulu mungkin. Masalah kelangkaan ini alasannya adalah kebutuhan pangan dan suasana saat ini Covid-19. Kaprikornus pemerintah mesti hati-hati,” ungkapnya.
Menurut legislator dari Nasdem ini, rencana pemerintah mengimpor beras. Bukan hanya dilema yang terjadi dikala ini.
“Impor beras bukan duduk perkara sekarang, (tapi) problem bareng dari waktu ke waktu. Masalah beras jadi persoalan politik besar. Kita tidak punya data yang terperinci, bahkan perdagangan, BPS, dan juga pertanian yang gak terperinci. Salah satunya juga adanya problem pertanian juga diawali dari soal bibit dan pupuk,” ungkapnya mengakui.
Dengan peliknya saat mengamini keputusan pemerintah yang harus melaksanakan impor beras itu.
Bahkan terkait kemampuan penyediaan beras yang dihasilkan di Jember. “Untuk Jember saya tanya satu hektar berapa ton? (Kata Bupati Jember) 5 ton. Itu kan dengan (pupuk) subsidi. Kalau saya di Gorontalo, pupuknya tidak subsidi,” katanya.
Nah dengan duduk perkara penggunaan pupuk bersubsidi, menurutnya salah satu acuan, dari hal yang dipilah dan dipilih, yang kemudian pentingnya mengambil keputusan untuk melaksanakan impor beras.
“Nah itu yang kita pertimbangkan ke depan, sehingga petani dapat manfaat yang lebih baik. Kita pun juga mesti bicara total soal pertanian ini. Potretnya bagaimana,” tukasnya.
Terkait dilema impor beras, menurut Gobel, tidak cuma problem di daerah Kementan (Kementerian Pertanian).
“Ada BUMN dan Kementerian lain. Apalagi soal distribusinya ada di provinsi dan di pemerintah kita. Kaprikornus kita masih tuntaskan ini (pertimbangan soal keputusan haruskah melaksanakan impor beras),” tegasnya.
“Target kita (DPR RI), juga dibahas bersama dengan menteri pertanian, menteri BUMN, menteri industri, menteri keuangan dan menteri BUMN itu, kita undang untuk bahas biar jangan hingga ada peristiwa (kesalahan) yang berulang-ulang,” sambungnya.
Perlu dikenali, terkait rencana impor bwras yang mau dilakukan Pemerintah RI. Pernah menerima kritik serius dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember.
Para petani di Jember yang tergabung dalam HKTI itu, meminta keadilan dan koreksi ulang. Terkait kebijakan pemerintah yang hendak melaksanakan Impor beras sebanyak kurang lebih 1 Juta Ton.
Pasalnya dalam keadaan saat ini, di Jember sedang panen raya. Dengan adanya impor beras, dikhawatirkan merugikan petani.
Ketua HKTI Jember Jumantoro menyampaikan, dengan rencana pemerintah untuk impor beras 1 Juta Ton. Jelas-jelas membuat petani tidak nyaman.
Menurut Jumantoro, dengan keadaan tidak tenteram yang dicicipi petani itu. HKTI menilai, jika pemerintah bermaksud untuk merugikan petani lokal.