Dua Pejabat Kunci Tak Hadir, Pembahasan Apbd Jember ‘Ambyar’
JEMBER, – Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menerka ada upaya pembangkangan dari oknum pejabat Pemkab Jember terkait penyelesaian pembahasan APBD Jember 2020 dan 2021.
Hal itu beliau katakan menyusul tidak hadirnya dua pejabat ‘kunci’ di Pemkab Jember dalam rapat bersama Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemkab Jember Senin (23/11/2020) kemarin.
“Dari laporan sobat-teman (Badan Anggaran) Kepala Bappekab sedang isolasi mampu berdiri diatas kaki sendiri, dan Kepala BPKAD juga sama, karena ada saudaranya yang nyata Covid-19,” kata Halim, Selasa (24/11/2020).
Halim mengatakan, beliau menerka ketidakhadiran dua pejabat itu selaku upaya pembangkangan. “Sehingga secara tidak pribadi, dengan ketidakhadiran mereka ini, menghambat pembahasan APBD 2020 dan 2021,” katanya.
Halim juga menjelaskan, dengan absensi Kepala Bappekab dan Kepala BPKAD tersebut, pembahasan anggaran menjadi terkendala soal data.
“Karena data yang diharapkan untuk menyusun KUA-PPAS dan Raperda APBD dipegang oleh Kepala Bappekab. Termasuk juga data penggunaan budget yang telah ada sejauh ini, telah terpakai berapa, banyak semua dipegang oleh Kepala Bappekab dan Kepala BPKAD itu,” ungkap Halim.
Lebih jauh Halim menyebut gagalnya rapat antara Tim Anggaran Pemkab Jember dan Badan Anggaran DPRD itu sebagai imbas pengembalian SOTK 2016. “Yang merasa tidak terima dengan adanya pengembalian SOTK 2016 beberapa hari lalu itu,” tukasnya.
Untuk menindaklanjuti penganggaran tersebut, lanjut Halim, DPRD Jember pun akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Dengan cita-cita, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memediasi. Karena kalau tidak segara diatasi, pembangkangan oleh oknum pejabat ini mempunyai efek pada penduduk Jember secara luas,” ungkapnya.
“Bahkan Jember mampu-bisa berpotensi tidak mempunyai Perda APBD lagi,” sambungnya.
Halim juga menambahkan, sejatinya sampai saat ini Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief masih mempunyai komitmen dan semangat yang sama dengan DPRD.
“Untuk secepatnya membicarakan Perda APBD. Tapi kendalanya ya ada kendala dari kepala Bappekab dan BPKAD ini,” pangaksnya.